Islam Dan Realitas Politik Di Tanah Karo

cccc

Awal tahun 2014 ini sepertinya agama akan benar benar menjelma organisasi. Sebagai organisasi, agama-agama itu akan takut kehilangan pengikut, takut kehabisan dana, merasa ada persaingan dengan agama yang lain. Sampai pada munculnya kelompok-kelompok kecil yang antipati terhadap golongan mayoritas dalam satu agama pun terbentuk dengan cepat. Kelompok-kelompok kecil yang didalamnya banyak orang-orang awam yang masih membutuhkan bimbingan agama itu kemudian menjadi apatis dengan yang namanya agama.

Dan sayangnya lagi, para pengurus yang aktif dalam organisasi agama tersebut kurang memahami apa yang sedang diikutinya. Mereka tidak sadar kalau organisasi agama yang mereka perjuangkan justru akan membredeli kaidah dan norma-norma sosial budaya yang selama ini terbangun di masyarakat Tanah Karo Simalem.

Potensi meng-organisasi kan agama sangat besar terjadi adalah pada agama-agama besar dan punya wewenang dipemerintahan. Untuk kasus Indonesia misalnya, Islam adalah agama yang terbesar pengikutnya. Peluang untuk masuk ke dunia politik dengan menggandeng Islam sebagai senjata utama akan sangat strategis.

Ditambah lagi dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut ‘demoracy for majority’ dimana pihak penguasa akan selalu berpihak pada yang mayoritas. Jangan bilang etnis cina yang ada di Indonesia tidak berpolitik karena pilihan mereka untuk berbisnis saja, sampai hampir semua jalur bisnis dan perdagangan dikuasai oleh mereka. Etnis Cina yang ada di Indonesia sadar sepenuhnya bahwa mereka adalah kaum minoritas. Masuk ke dunia politik sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada untungnya.
Ditambah lagi dengan sejarah suram mereka pada tahun 60-an dimana etnis Cina di tuding sebagai pembawa aliran komunis yang ada di Indonesia. Tidak sampai satu generasi pilihan mereka untuk hidup didunia bisnis sukses besar. Pada tahun 90-an orang-orang terkaya di Indonesia adalah mayoritas etnis Cina.

Kenyataan ini berlaku juga di Kabupaten Karo, (yang bukan penduduk Tanah Kao silahkan cabut… wkwkwkwkwk) etnis Cina merajai hampir semua bidang kebutuhan masyarakat Tanah Kao. Temasuk sektor pertanian yang konon menjadi komoditas andalan andalan masyarakat Tanah Kao.
Kalau kita runut kebelakang, etnis Jawa yang ada di Tanah Karo juga sebenarnya sudah merintis untuk itu. Dulu, kebanyakan etnis Jawa masih berkelompok-kelompok. Untuk bisnis pangan (sarapan pagi, gorengan) dan bangunan cukup banyak yang di kelola orang suku Jawa. Tetapi itu tak berjalan lama, pertumbuhan penduduk yang demikian cepat tak mampu membuat masyarakat Jawa yang ada di Tanah Karo bisa bertahan hanya dengan pangan dan bangunan. Begitu juga perbauran etnis melalui pernikahan yang terus meningkat. Orang Jawa tidak lagi dianggap sebagai orang asing.

Mungkin karena perbauran ini orang Jawa yang ada di Tanah Karo yang kebetulan mayoritas beragama Islam merasa agak percaya diri untuk masuk ke dunia politik. Namun mengangkat tema kesukuan untuk menjadi tameng sangatlah besar resikonya mengingat Jawa yang ada di Tanah Karo juga sudah lemah kekuatannya. Puja Kesuma yang konon juga dibentuk untuk menyatukan potensi suara masyarakat Jawa tidak terlalu efektif karena didalam juga terjadi adu kepentingan.

Agama menjadi tawaran menarik untuk dijadikan jalan untuk masuk ke dunia politik. Iklim politik nasional sangat besar pengaruhnya bagi para penjajal yang ingin aktif di dunia politik. Tetapi tetap saja, pilihan untuk menjadikan agama Islam sebagai tameng politik menurut saya masih terlalu berani, mengingat penganut Islam di Tanah Karo juga tergolong minoritas. Ditambah lagi partai yang ada tidak seperti di tahun 90-an dimana hanya ada satu pilihan yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Sekarang ada PAN, PKB, PKS, PPP.

Jadi sekali lagi, pilihan untuk menggandeng partai yang bernuansa Islam di Tanah Karo juga sebenarnya tergolong nekat. Para tokoh politik dan tokoh agama merasa perlu untuk menduduki –meski satu kursi- agar ada yang mewakili kaum muslim Tanah Karo. Konon juga agar ada yang mengawal APBD sehingga umat Islam Tanah Karo benar-benar bisa menikmati anggaran tersebut.

Padahal pengalaman yang lalu ketika salah seorang calon legislatif PPP berhasil masuk dan duduk di kursi DPRD juga tidak dapat berbuat banyak. Tidak ada perubahan yang signifikan, sampai sekarang. Artinya keterwakilan umat Islam di DPRD Tk. II Karo juga sebenarnya bukan menjadi jaminan bahwa umat Islam akan diperhatikan.
Mengangkat isu-isu keagamaan demi merekrut suara, akan sangat rentan menimbulkan konflik. Misalnya anggapan bahwa Pemerintah selama ini dianggap kurang memperhatikan komunitas muslim.

Anggaran yang seharusnya dibagi rata, hanya sekian persen yang dibagi kepada orang Islam, selebihnya diberikan kepada kaum nasrani yang kebetulan menjadi agama mayoritas di Tanah Karo, dan masih banyak lagi. Sektarianisme muncul bak jamur kurap di tubuh, melebar dan terus melebar. Sampai ada aktivis Partai Islam Tanah Karo yang meng upload di media sosial tentang perdebatan antar agama yang terjadi di wilayah lain di Indonesia. Kalau disadari hal ini akan sangat berbahaya bagi kelancaran upaya demokratisasi di Tanah Karo Simalem.

Sebagai koreksi para aktivis politik sudah perlu untuk memikirkan cara yang lebih cerdas untuk berkampanye, karena masyarakat juga sekarang sudah muak dengan pelbagai persoalan keuangan, harga-harga barang yang kian melonjak tajam, apalagi ditambah dengan politik…
Bahkan lebih parahnya lagi, ketika dalam masyarakat Islam sendiri terjadi perpecahan. Partai membayar ulama-ulama yang tidak mengakui keabsahan budaya Islam yang selama ini berkembang di Tanah Karo. Budaya ke arab-araban perlahan disuntikkan ke masyarakat muslim Tanah Karo yang kebanyakan masih rendah pendidikan agamanya. Semua bid’ah harus di jauhi katanya, tahlilan, tepung tawar di acara pernikahan, memperingati 40 hari kewafatan, akan dianggap haram dan masih banyak lagi. Ditambah lagi dalil yang selama ini menjadi andalan para politisi Islam yaitu haram memilih pemimpin yang bukan Islam. Dari sini saja sudah bisa menimbulkan perpecahan.

Singkatnya, realitas politik nasional sangat bertolak belakang dengan realitas yang tengah berjalan di Tanah Karo Simalem. Meskipun pertukaran informasi dan berita semakin cepat, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi politik daerah. Tapi tentunya tidak seperti sulapnya Pak Tarno yang sekejap mata bisa membuat beribu pasang mata terbelalak dan langsung membuat penonton tertawa, (-bim salabim jadi apa…-).
Jadi, secara teoritik dan praktek isu agama ataupun ras sangat tidak layak di angkat kepermukaan. Para politisi Islam yang ingin bersaing jangan pernah menggunakan tameng agama Islam sebagai media penarik suara. Para politisi bisa aktif dimanapun dan kapanpun dengan jujur dan bijaksana sehingga bisa diterima dikomunitas manapun. Berprinsip bahwa ‘sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat bagi orang lain’ akan lebih baik. Tentunya bukan hanya bagi kelompok atau agamanya saja, tetapi bagi semua agama ataupun suku.
Sampai ada keyakinan dari pihak mayoritas (Nasrani) bahwa minoritas (Islam) tidak akan mengganggu kenyamanan mereka. Begitu sebaliknya, ada keyakinan dari minoritas bahwa pihak mayoritas akan tetap melindungi hak-hak mereka. Mudah-mudahan Kabupaten Tanah Karo Simalem akan menjadi wilayah percontohan untuk aktifitas politik Indonesia….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *